Langsung ke konten utama

Data Tidak Valid Hambat Perempuan Miskin Akses BPJS


Jakarta – Validasi data masyarakat miskin menjadi salah satu hambatan bagi perempuan dalam mengakses jaminan kesehatan. Hal ini terungkap dalam diskusi “Agenda Perempuan dalam Politik Pembangunan Jakarta” sebagai salah satu kegiatan Festival Budaya Perempuan yang diselenggarakan oleh Institut Kapal Perempuan di Gelanggang Olahrag Jakarta Timur, Jumat (8/12/2016).

Jumiati, perempuan yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung ini, mengeluhkan mahalnya biaya kamar rumah sakit. Ia berharap pemerintah memperhatikan masyarakat miskin seperti dirinya.

Perwakilan Kementerian Kesehatan, Iswinanto menjelaskan pihaknya telah mengusahakan subsidi iuran BPJS Kesehatan untuk masyarakat miskin. Masyarakat miskin dapat mengajukan diri sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk BPJS kelas III. Khusus untuk DKI Jakarta, pengajuan PBI dapat dilakukan ke Dinas Sosial setempat dengan pembiayaan melalui APBD.

“Seharusnya peserta kelas III digolongkan sebagai tidak mampu. Tapi karena data kita tidak baik, mereka jadinya mandiri. Kalau di DKI sekarang lebih mudah karena sudah ada kerja sama antara pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan,” terangnya.

Pemda DKI Jakarta memiliki program PBI sendiri yang bersumber dari APBD yang berbeda dari PBI  sebagai pemerintah pusat yang bersumber dari APBN.

“Pada titik mana Ibu-Ibu tidak mampu membayar iuran, lapor ke Dinsos,” kata Iswinanto.

Ia juga menyarankan agar peserta BPJS melaporkan ke BPJS apabila menemukan rumah sakit yang meminta pembayaran obat-obatan yang ditanggung oleh BPJS.

“Laporkan ke BPJS setempat,” katanya. 

Direktur Kapal Perempuan, Misi Misiyah mengajak masyarakat, khususnya perempuan, untuk mulai mengkritisi data yang ada. Data warga miskin yang tidak valid menjadikan warga miskin yang tidak terdata tidak dapat mengakses jaminan kesehatan. Pihaknya berharap agar semua calon gubernur DKI Jakarta memiliki program memvalidasi data yang melibatkan kelompok marjinal.

“Semua rakyat Indonesia, rakyat Jakarta, kelas bawah maupun menengah berhak berperan dalam memutuskan data dan harus ada pengawasan,” jelasnya.

Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hatam Jatam: Pertambangan Harus Dihentikan!

Biasanya pantai yang juga menjadi salah satu tempat melepas penat warga kota ini marak dijajaki penjual buah dan warung kecil. Apalagi pada hari Minggu, bisa dipastikan taman di tepi pantai Talise ramai dikunjungi oleh warga dengan beragam keperluan. Ada yang hanya sekadar ngobrol, memotret, bersepatu roda, makan dan minum, jogging hingga jadi tempat berkumpul komunitas sepeda motor. Ada yang berbeda di Pantai Talise. Minggu, 29 Mei, keluar dari kebiasaan hedonis, kehendak perubahan didengungkan oleh Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng yang melakukan mimbar bebas di Talise. Pukul 16.00 Wita, puluhan massa berkumpul mengelilingi monumen Patung Kuda, membentangkan spanduk dan melakukan orasi via soundsystem. Korlap Aksi, Syarifah, berorasi bahwa hari itu adalah Hari Anti Tambang (Hatam) yang menyerukan penghentian seluruh operasi maupun rencana industri pertambangan. Menurut Jatam Nasional dalam website resminya (www.jatam.org), Hatam adalah mandat dari Pertemuan Nasional Jatam...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

KAS Luncurkan “Sutet Adalah Monster Bagi Kami”

Waktu sudah menunjukkan jam satu siang. Telah setengah jam berlalu sejak jadwal acara yang ditetapkan, namun belum nampak tanda-tanda acara akan segera dimulai. Kursi-kursi masih kosong-lompong, menunggu diisi. Penantian ini tidak sia-sia, nyaris setengah jam kemudian, tamu-tamu berdatangan. Di antara mereka saling mengenal satu sama lain, kentara dari wajah mereka sumringah sembari berjabat tangan. Setelah masing-masing mengambil tempat duduk, mengalir cerita tak putus-putusnya. Bukan cerita biasa, tapi perkara sosial pelik yang butuh pemecahan.
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Perdamaian Berkeadilan Sosial, 2008

PERDAMAIAN HARUS BERKEADILAN SOSIAL [1] Perdamaian berakar kata dari damai, aman, tentram [2] dan kata-kata lainnya yang senada. Ungkapan “damai” menggambarkan suatu kondisi atau keadaan sosial di dalam masyarakat dimana tidak terjadi benturan-benturan antara anggota individu maupun kelompok di dalam masyarakat tersebut. Gagasan perdamaian ini menjadi sangat populer di era reformasi ini dimana banyak terjadi konflik-konflik kekerasan yang bernuansakan SARA di berbagai daerah di Indonesia . Sebenarnya apa yang melatarbelakangi konflik?? Hal ini sangat penting untuk diketahui, karena untuk merekonstruksi perdamaian perlu memahami jelas akar konflik sebagai antitesis perdamaian itu sendiri. Menurut pendekatan konflik (conflict approach) yang menjadi teori yang sangat populer akhir-akhir ini, konflik senantiasa ada (inheren) dan melekat di dalam masyarakat [3] sebagaimana halnya tata tertib. Masyarakat sendiri adalah suatu entitas yang heterogenistik. Ada beberapa faktor akt...
Posting Komentar
Baca selengkapnya