Langsung ke konten utama

Postingan

KPPR Peringati Hari Perempuan Sedunia 2016

Jakarta – Dua ratusan massa Komite Perjuangan Perempuan Rakyat (KPPR) melakukan aksi jalan kaki dari Patung Kuda Indosat menuju Istana Negara, Selasa (8/3/2016), Jakarta. KPPR yang dibentuk oleh unsur-unsur Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia (PPRI)  menyuarakan “perempuan dan rakyat melawan kapitalisme, militerisme dan budaya patriarki”. Pembangunan Indonesia yang mengikuti keinginan pasar berdampak buruk bagi rakyat, khususnya kaum perempuan. Hanya 28 persen perempuan yang mendapatkan akses ke lapangan pekerjaan di negeri-negeri berkembang. Sementara, menurut data Bank Dunia terdapat 117 juta rakyat miskin dari total populasi 231 juta. “Hari ini kita melawan kemiskinan sebagai juga musuh kaum perempuan,” tegas Marlo Sitompul, ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI).  Budaya patriarki meminggirkan dan memberikan landasan bagi penyingkiran perempuan dari tenaga produktif masyarakat beserta diskriminasi yang mengikutinya. Selain KPPR, ada pula kelompok massa yang menamak...

Hey, Mahasiswa, Silahkan Demo Jokowi, Tapi Jangan Rendahkan Perempuan!

Sekelompok mahasiswa yang mengatasnamakan Lingkar Studi Ciputat melakukan aksi unjuk rasa mendesak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Jusuf Kalla mengundurkan diri dari jabatannya karena gagal menepati janji politiknya, Kamis (10/9/2015), di depan Istana Negara, Jakarta ( Link sumber , Tempo, 10 September 2015). Para mahasiswa ini melakukan aksinya dengan cara yang sangat ngehek dan memalukan, karena mengenakan topeng Jokowi – JK disertai dengan pakaian dalam wanita (bra) sebagai atribut aksi. Dengan mengenakan topeng Jokowi-JK dan bra, mahasiswa ini meniru-nirukan gaya perempuan atau bertingkah seperti transgender. Celakanya lagi, seorang anggota polisi yang berada di lokasi kejadian ikut-ikutan meniru gaya para mahasiswa itu. Logika tipikal mereka: “Jokowi itu busuk, gagal, pembohong. Jokowi itu banci, maka Jokowi harus pakai bra, seperti perempuan.” Bukan kali pertama bra dipakai sebagai atribut aksi. Pada 11 November 2014, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nas...

Ke Jakarta atau di Daerah?

Perdebatan seputar Mayday ke Jakarta atau di daerah (khususnya Bekasi) penting untuk diulas. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) bersama unsur-unsur Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) bersepakat menggelar aksi bersama di Jakarta sebagai bentuk penyatuan nasional. Massa buruh dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Karawang, Bekasi dan sekitarnya, harus masuk Jakarta dengan target 500 ribu – 1 juta buruh. Kelompok buruh ini menuntut JAMSOSTUM: Jaminan Kesehatan, Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah, serta tolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), tolak RUU Ormas dan RUU Kamnas. Sementara, cabang-cabang FSPMI (kecuali Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya) akan melaksanakan aksi di pusat-pusat kekuasaan daerah masing-masing. Konsentrasi aksi pada “Pusat kekuasaan” ini lah  yang menjadi titik tekan MPBI. Dengan kata lain, aksi Mayday adalah bentuk aksi politik untuk menuntut kepada pemerintah agar m...

Kesehatan Reproduksi dalam Belenggu

Kesehatan Reproduksi dalam Belenggu [1]           Perempuan mengalami masalah kesehatan khusus yang tidak dialami oleh kaum laki-laki yang dinamakan sebagai kesehatan reproduksi perempuan yang secara langsung mempengaruhi kesehatan anak yang dikandung dan dilahirkan. Mayoritas perempuan mulai aktif secara seksual pada usia belasan tahun, yaitu berkembangnya fungsi alat-alat reproduksi, baik secara kuantitas (ukuran) dan kualitas (kemampuan reproduksi: haid, melahirkan dsb). Menurut pengertian yang telah diterima secara internasional, kesehatan reproduksi adalah sebagai keadaan kesejahteraan fisik, mental, sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan sistim, fungsi-fungsi dan proses reproduksi. Selain itu juga disinggung hak produksi yang didasarkan pada pengakuan hak asasi manusia bagi setiap pasangan atau individu untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah anak, dan menentukan kelahiran anak mereka. Perempuan dan rep...

Tambang Miskinkan Rakyat

Investasi yang terlihat sangat menyolok di Sulawesi Tengah adalah dalam bidang pertambangan yang dilegalkan oleh berbagai izin dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selama kurun 13 tahun terakhir proses alih kepemilikan lahan semakin menjadi-jadi, mengkonsentrasikan keuntungan di tangan korporasi, hingga menyisakan dampak negatif yang harus ditanggung oleh rakyat dan lingkungan setempat. Terdapat 365 izin usaha pertambangan (IUP) baik yang beroperasi maupun hanya di atas kertas yang telah diterbitkan oleh seluruh kepala daerah di propinsi Sulawesi Tengah yang terdiri atas 9 kabupaten + 1 kota ini. Jumlah IUP terbesar ada di kabupaten Morowali, yakni 109 IUP. Selain IUP, ada Kontrak Karya (KK) dengan cakupan wilayah pertambangan yang sangat luas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Beberapa KK yang sangat luas di Sulteng di antaranya KK PT CPM seluas 561.050 hektar membentang dari Kabupaten Buol, Tolitoli Donggala, Parigi Moutong, dan Sigi, serta  KK PT Inco seluas 36...

Walhi: Palu Akan Krisis Air Bersih

Indikasi Palu akan krisis air bisa dilihat dari pertumbuhan bisnis hotel yang pesat. Ditambah lagi dengan adanya rencana pembangunan Palu Bay Park yang akan mereklamasi teluk Palu. Pemegang Proyek pembangunan PBP, PT Palu Property Sejahtera, anak perusahaan daerah (Perusda) kota Palu tengah menyiapkan acuan Amdal agar reklamasi teluk Palu dapat segera dilaksanakan pada tahun 2012. Palu Bay Park direncanakan menjadi pusat bisnis dan wisata kota Palu yang berisikan hotel bintang lima, pusat perbelanjaan, kondominium dan fasilitas lainnya. pembangunan PBP merupakan bagian dari program percepatan kawasan ekonomi khusus (KEK) Suteng yang dipusatkan di Palu.

Gubernur Niat Usir Dua Perusahaan Tambang

Gubernur Sulteng, Longki Djanggola, nampak serius saat melontarkan niatnya untuk mengusir PT Inco. Longki nampak geram saat mengisahkan janji-janji Inco membangun pabrik di Bahudopi yang tidak kunjung terealisasi. Pernyataan Longki ini terlontar dalam perhelatan Dialog Kebijakan LSM dan Pembangunan Berbasis Sumber Daya Alam di Sulawesi Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Tanah Merdeka, Kamis (22/12) di Hotel Rama Palu. “Di dalam MP3I itu ada pembohongan publik. Di situ tertulis PT Inco akan membangun smelter nikel, tapi saya sudah bicara dengan Inco. Tidak ada pembangunan pabrik itu sampai sekarang,” tanggap Longki saat ditanyakan mengenai Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang menjadikan Sulteng sebagai salah satu wilayah penghasil nikel dengan adanya PT Inco.