Langsung ke konten utama

FPRM Sulteng Serukan Lawan Korupsi dengan Membangun Gerakan Rakyat Mandiri

FPRM News – Puluhan massa Front Politik Rakyat Miskin (FPRM) Sulteng melakukan aksi peringatan hari Anti Korupsi se-dunia di depan gedung DPRD Sulteng pada hari Rabu (09/12) lalu. Massa aksi menuntut penuntasan semua kasus di Indonesia secara transparan dan partisipatif. Menurut mereka rezim SBY-Budiono dan elit-elit politik di parlemen maupun di yudikatif tidak mampu menutaskan kasus korupsi yang terjadi karena lemahnya tenaga produktif dan tingginya budaya konsumerisme.
“Korupsi terjadi akibat kebijakan-kebijakan neoliberalisme yang setia dijalankan oleh rezim SBY-Budiono yang telah menghancurkan tenaga produktif rakyat. Sistem kapitalisme menghegemoni rakyat untuk terus membeli barang sementara negara tidak mampu untuk menciptakan industri nasional. Penuntasan kasus-kasus korupsi selalu dilakukan dengan sistem tebang pilih yang hanya menyeret koruptor kelas teri, tapi semisal kasus BLBI dan korupsi kroni Soeharto tidak terungkap,” tegas Taufik, korlap aksi.

Menurutnya lagi, saat ini rakyat harus membangun kekuatan sendiri dengan organisasi rakyat yang mandiri karena penuntasan kasus korupsi tidak bisa disandarkan pada elit-elit politik yang hari ini ada di kekuasaan karena watak mereka juga sama-sama korup. Orasi juga disampaikan oleh Sarinah, Juru Bicara Komite Politik Rakyat Miskin-Partai Rakyat Demokratik (KPRM-PRD) Sulteng yang menyatakan bahwa sosialisme adalah satu-satunya jalan bagi rakyat untuk membangun masyarakat yang bersih dan bebas korupsi.

“Rakyat yang sudah tidak percaya lagi dengan kebohongan elit-elit politik harus menyatakan diri dalam organisasi-organisasi rakyat yang non kooptasi dan non kooperasi. Di organisasi inilah rakyat akan terdidik untuk memperjuangkan tuntutannya sendiri dan lalu bagaimana berkuasa untuk menggantikan pemerintahan borjuis dengan pemerintahan rakyat miskin. Hanya pemerintahan rakyat miskin yang akan mampu mewujudkan program-program sosialis seperti pendidikan dan kesehatan gratis, pekerjaan dan perumahan massal, air bersih, pengadaan listrik, dan perbaikan kerusakan lingkungan yang akan dibiayai dari pemutihan utang, nasionalisasi dan pembangunan industri nasional serta penyitaan harta para koruptor. Dan ini bukan hal yang tidak mungkin karena negara-negara Amerika Latin seperti Kuba dan Venezuela yang telah menggulingkan rezim antek neoliberal di negerinya, sekarang mewujudkan program-program sosialis untuk rakyat,” tandasnya.

Aksi ini sempat diwarnai saling dorong antara polisi dan massa aksi karena salah seorang anggota polisi merampas poster SBY yang akan dibakar oleh massa aksi. Selain FPRM, ada juga aksi yang dilakukan oleh sekitar 500an massa BEM Untad selama 30 menit, lalu pulang serta aksi dari KUAK yang menolak FPRM untuk menggabungkan diri.(Rn)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PHK Karena Pandemi

Belakangan marak pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan pandemi Covid-19 (virus corona). Pengusaha mengaku order mengalami penurunan akibat perlambatan ekonomi, sehingga terpaksa harus melakukan PHK terhadap para pekerja dengan alasan force majeur (keadaan memaksa). Kondisi ini terutama menimpa industri tekstil yang padat karya dan sangat kompetitif dalam persaingan di pasar. Akibatnya terjadi dua jenis PHK sebagai berikut: 1. PHK bagi pekerja berstatus kontrak dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pekerja kontrak dikenai PHK begitu saja tanpa diberikan uang sisa masa kontrak. Dalihnya adalah keadaan memaksa menyebabkan perjanjian batal dengan sendirinya sebagaimana yang diatur dalam: a. Pasal 1244 KUH Perdata Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertangg

Resume Situasi Sulawesi Tengah tahun 2009

Situasi Daerah Ø   Kapitalisme sebagai tahap tertinggi/akhir dari masyarakat berkelas yang didorong oleh krisis-krisisnya telah mengintegrasikan dunia ke dalam satu cara produksi kapitalis. Ø   Kebijakan neoliberalisme sebagai obat dari krisis kapitalisme, yang saat ini dipakai sebagai mazhab ekonomi di Indonesia semakin memperdalam kemiskinan rakyat Indonesia, termasuk di daerah Sulawesi Tengah. Ø   Pada prinsipnya, berbagai kebijakan politik yang diproduk di Sulawesi adalah untuk memperkuat berbagai kebijakan rezim neoliberal untuk memuluskan masuknya modal asing. Apalagi, karakter borjuis lokal/elit daerah yang pengecut, bertenaga produktif sangat rendah, berpolitik untuk bisa korupsi, sehingga tidak heran banyak elit-elit politik yang menjadi kaya mendadak setelah memegang jabatan politik tertentu.

Lagi-lagi, Warga Jadi Korban Aparat

Darah kembali mengalir dari daging yang tertancap peluru. Korban itu bernama Erik alias Heri, warga Pakuli, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Heri meninggal terkena tembakan peluru polisi pada Minggu dini hari (9/10). Penyerbuan polisi itu dipicu oleh aksi tawuran antar-pemuda desa Bangga dan desa Kinta. Selain Heri, tiga korban lainnya luka-luka terkena peluru. Aliansi Masyarakat Anti Company (AMAN) Sulteng menggalang dana dengan turun ke jalan. Aksi ini sebagai bentuk protes kepada kepolisian yang melakukan penembakan hingga menewaskan nyawa warga. “Kami benar-benar mengutuk tindakan aparat polisi yang membabi-buta. Sumbangan ini bukan untuk membantu polisi bertanggungjawab, sumbangan ini untuk memperlihatkan bahwa masyarakat masih punya solidaritas. Semua dana yang terkumpul berjumlah Rp 1,7 juta sudah kami berikan ke beberapa korban,” kata Koordinator AMAN Sulteng, Nasrullah, pada Minggu (16/10).