Rumah Pohon

Indonesia adalah negeri yang rawan bencana karena berada di atas lingkaran cincin api (ring of fire). Bencana alam seperti gempa bumi dan erupsi gunung berapi terjadi secara periodik. Ditambah lagi dengan bencana alam yang lebih banyak akibat kerusakan lingkungan hidup seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan. Gempa bumi 7,4 SR yang diikuti tsunami 4,5 meter pada 28 September 2018 di Kota Palu menyerang daerah pantai tanpa pandang bulu. Tsunami menyapu daerah industri kecil dan pergudangan yang berada di wilayah Mamboro. Tsunami Selat Sunda yang terjadi 22 Desember 2018 juga menyapu hotel-hotel yang berada di sepanjang pantai. Kalau sudah begini, pemutusan hubungan kerja (PHK) kerap tidak dapat dihindari. Bagaimana aturan PHK karena bencana alam? PHK dengan alasan bencana alam tergolong sebagai PHK dengan alasan force majeur atau keadaan memaksa (overmacht) yang terjadi di luar kekuasaan para pihak, yakni pengusaha dan pekerja. Ada beragam bentuk keadaan memaksa, seperti kebijakan

Salah satu fenomena yang muncul pasca bencana di Kota Palu adalah penjarahan. Orang-orang memasuki toko dan mengambil apa saja yang bisa diambil. Bahkan banyak toko yang dibongkar paksa. Belakangan para penjarah terorganisir ke dalam sindikat yang ternyata berasal dari luar kota, seperti sindikat penjarah dari Toli-toli. Teori yang beredar para penjarah muncul karena terdesak dengan kebutuhan bahan makanan yang semakin langka. Karena penjarahan menjadi biasa, kemudian penjarahan merembet ke barang lain yang non makanan, seperti ban kendaraan, barang-barang elektronik dan pakaian. Lalu, para penjahat yang sesungguhnya mengorganisir diri untuk mendapatkan keuntungan dari keadaan.  Saya menemukan kejadian yang berbeda. Sejak awal, penjarahan barang-barang non makanan sudah terjadi. Di pantai Taman Ria terdapat Palu Grand Mall (PGM) bersama dengan masjid, kampus IAIN dan ruko-ruko yang berada di dekatnya. Saat tsunami menyapu pantai pukul 18.02 WITA, lantai dasar PGM juga tak luput dari te