Situasi Daerah
Ø Kapitalisme sebagai tahap tertinggi/akhir dari masyarakat berkelas yang didorong oleh krisis-krisisnya telah mengintegrasikan dunia ke dalam satu cara produksi kapitalis.
Ø Kebijakan neoliberalisme sebagai obat dari krisis kapitalisme, yang saat ini dipakai sebagai mazhab ekonomi di Indonesia semakin memperdalam kemiskinan rakyat Indonesia, termasuk di daerah Sulawesi Tengah.
Ø Pada prinsipnya, berbagai kebijakan politik yang diproduk di Sulawesi adalah untuk memperkuat berbagai kebijakan rezim neoliberal untuk memuluskan masuknya modal asing. Apalagi, karakter borjuis lokal/elit daerah yang pengecut, bertenaga produktif sangat rendah, berpolitik untuk bisa korupsi, sehingga tidak heran banyak elit-elit politik yang menjadi kaya mendadak setelah memegang jabatan politik tertentu.
Ø Sulawesi Tengah adalah wilayah yang kaya akan sumber daya alam tambang (minyak, gas, emas, nikel, dsb), bertanah subur yang cocok sebagai kawasan industri perkebunan (terutama sawit dan kakao) dan memiliki potensi kelautan yang sangat melimpah dan beragam (ikan, rumput laut, dan mutiara). Propinsi yang secara administratif terbagi menjadi 9 kabupaten + 1 kota ini, berpenduduk sebanyak 2.346.045 jiwa memiliki potensi pasar yang cukup luas.
Ø Proses kapitalisasi secara intensif telah berlangsung selama kurang lebih 20 tahun belakangan ini, menjadi semakin masif sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 tahun 2008 tentang Percepatan Pembangunan Sulawesi Tengah. Poin-poin utama di dalam Inpres tersebut adalah pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan memantapkan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif, serta terlaksananya efektivitas kegiatan pemerintahan. Pembiayaan anggaran negara lebih banyak digunakan pembangunan infrastruktur dan biaya belanja pejabat daripada untuk sektor publik. Salah satunya adalah pembangunan jalan poros Palu-Parigi untuk menghubungkan kota Palu dengan daerah-daerah di Sulawesi Timur. Begitu juga APBD Propinsi, sebanyak Rp 96 M dipakai untuk biaya perjalanan dinas pejabat, bandingkan dengan pembiayaan untuk program kesehatan masyarakat yang hanya Rp 2,258 M, perbaikan gizi hanya sebesar Rp 1,1 M, kesehatan keluarga miskin hanya Rp 1,7 M, dan untuk program kesehatan ibu dan anak hanya sebesar Rp476 juta.[1] Makanya tidak heran jika kasus gizi buruk terjadi di mana-mana, dari 166 kasus temuan gizi buruk pada tahun 2007 meningkat menjadi 381 kasus pada tahun 2008.[2]
Ø Kebijakan desentralisasi secara sangat jelas telah memberikan ruang yang luas kepada elit-elit lokal; korupsi yang lebih besar, kekuasaan untuk mengobral SDA daerah, hingga desentralisasi utang.[3] Yang berarti, kehancuran APBD yang tidak mampu lagi membiayai program-program kesejahteraan rakyat (kalau pun ada, dengan porsi anggaran yang minim). Tidak heran, jika APBD seringkali defisit. APBD Sulteng, misalnya, yang baru-baru defisit 59 milyar[4]. Atau yang sekarang sedang heboh-hebohnya, APBD Parigimoutong defisit 48 milyar[5] yang berakibat pada pembatalan tunjangan PNS 6,5 M dan penggunaan ADD Rp 2,38 M[6] untuk menutupi defisit[7].
Ø Gubernur HB. Paliudju sibuk menjajakan sumber daya alam Sulteng, termasuk dengan mengundang investor Korea Selatan untuk menandatangani MoU investasi pada tanggal 13 April 2009 lalu. Kerja sama ini meliputi lima sektor, yaitu industri pertanian, perikanan, bio energi, pertambangan dan infrastruktur. Pemerintah juga sudah menyiapkan lahan 1000 Ha di Teluk Tomini untuk rencana penanaman rumput laut berskala besar-besaran dan 100.000 Ha lahan untuk penanaman jagung, singkong dan kelapa sawit.
Ø Belum lagi 10 blok migas yang berada di Teluk Tomini sebanyak 7 blok, Morowali, dan Sula 2 blok yang sedang diobral (dengan ditender) oleh Ditjen Migas[8]. Bisa dipastikan akan mengancam kehidupan masyarakat nelayan yang menggantungkan hidupnya di Teluk Tomini, seperti pengalaman dari nelayan Donggala yang dirugikan hingga milyaran rupiah akibat pemutusan rumpon milik mereka oleh Exxon Mobil Oil yang beroperasi di Surumana, Donggala. Nasib tragis dialami oleh para buruh yang bekerja di rumpon tersebut yang harus kehilangan pekerjaan.[9]
Ø Ada berbagai perusahaan pertambangan, perkebunan, tambak dan pariwisata yang kebanyakan milik asing beroperasi, baik dalam bentuk KK, KP, HGU, HPH dsb. Fakta-fakta mengenai penguasaan lahan di Sulawesi Tengah:
1. Di sektor kehutanan, sekitar 3.715.755 Ha kawasan hutan atau sekitar 61,55 % dari total luas wilayah Sulawesi Tengah yang 6.839.271 ha dikuasai hanya 16 pengusaha pemegang izin HPH. Belum termasuk di dalamnya kawasan Hutan Negara (Hutan Lindung, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan lain-lain) sekitar 1.337.710 ha dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 1.422.580 ha.[10]
2. Dalam kurun waktu 2007-2008 saja, Bupati Tojo Unauna (Touna), M. Damsik Ladjani, telah menandatangani 30 KP yang luasnya mencapai 50% dari total keseluruhan wilayah Touna yang hanya 5000 km2.[11] Di Morowali, terdapat 97 ijin KP, termasuk di dalamnya PT Inco yang memiliki izin Kontrak Karya.
3. Penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit sedikitnya seluas 168.378 Ha yang dikuasai oleh 7 perusahaan, di antaranya PT Tamaco Graha Krida, PT Astra Agro Lestari, PT Kurnia Luwuk Sejati, dsb.
4. Perubahan fungsi lahan dari pertanian subsisten menjadi areal perkebunan telah mengubah basis produksi masyarakat dari petani subsisten menjadi buruh-buruh di perkebunan-perkebunan.
Ø Yang paling mengerikan adalah rencana penambangan emas oleh PT Citra Palu Mineral, anak perusahaan dari PT Bumi Resources yang menguasai 102.509 ha dalam bentuk kontrak karya tambang emas di Sulawesi Tengah yang terbagi menjadi 6 blok. Blok terbesar adalah blok V di dalam Kota Palu, kelurahan Poboya. Saat ini, di Poboya terdapat lebih dari 1000 tromol dengan 7000 penambang yang beroperasi pada tahun 2012. Terjadi peningkatan yang hanya 3 tromol pada bulan April menjadi lebih dari 1000 tromol sampai dengan Januari 2010, di bawah ancaman PT CPM yang akan beroperasi pada tahun 2012. Bumi bahkan telah berkampanye sejak tahun 2008 bahwa Poboya memiliki cadangan emas sebesar 2 juta ons untuk mendongkrak nilai sahamnya di bursa. Artinya, nilai uang di atas kertas itu, akan diaktualisasikan dengan eksploitasi besar-besaran, penyingkiran rakyat dan pengrusakan lingkungan.
Ø Di tengah kelimpahan sumber daya alam yang luar biasa, rakyat Sulawesi Tengah justru hidup di alam kemiskinan dan ancaman kelaparan. Tercatat, 65.000 penduduk Sulawesi Tengah yang dinyatakan sebagai pengangguran[12], terjadi peningkatan angka kemiskinan yang tajam dari 557.400 jiwa[13] pada tahun 2007 menjadi 851.027 jiwa (36,3%) pada tahun 2008[14]. Memang terdapat bantuan pemerintah dalam bentuk BLT, PNPM Mandiri, dana RTM dsb, tetapi hanya seperti menyiram satu liter air ke padang pasir (tidak ada artinya) di tengah melambungnya harga sembako[15] dan maraknya budaya korupsi[16] hingga ke tingkat desa.
Ø Kebijakan penetapan UMP melalui SK Gubernur nomor 567/525/RO.HUK-G.ST/2009 hanya Rp720.000/bulan, masih sangat tidak layak. Malah, kebanyakan pengusaha tidak ambil peduli, tidak mau menaikkan gaji buruh dan tetap mengupah buruh-buruhnya sejumlah Rp29.000/hari. Apalagi dengan kondisi kelistrikan Sulteng yang krisis, seringkali buruh diupah hanya setengah hari jika listrik mengalami pemadaman.[17] Jaminan sosial terhadap buruh selalu diabaikan oleh pihak perusahaan, padahal industri di Sulteng yang kebanyakan industri agro yang berteknologi rendah memiliki resiko kecelakaan kerja yang sangat tinggi. Banyak kasus kecelakaan di pabrik dimana pihak perusahaan menolak membayarkan asuransi.[18]
Ø Pemberlakuan ACFTA bisa dipastikan akan membuat industri-industri di Sulteng yang kebanyakan bergerak di sektor agro ini, gulung tikar. Posisi tawar buruh akan semakin rendah dan terancam dengan PHK besar-besaran. Korban PHK berjumlah 121 orang pada tahun 2008 dan 176 pada tahun 2009, sudah termasuk 38 buruh CV Hasil Jaya (pabrik pengelolaan kayu) yang bangkrut dan tidak membayar pesangon kepada buruhnya. Industri yang rata-rata masih berskala kecil, terpencar-pencar, akan semakin hancur-hancuran, tidak bisa berkembang.
Ø Biaya pendidikan mengalami kenaikan setiap tahunnya, ditunjukkan pada kenaikan SPP di sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Di kampus Universitas Tadulako, misalnya, terjadi kenaikan biaya SPP dari Rp300.000-Rp360.000/semester menjadi Rp500.000-Rp600.000/semester pada tahun 2008, yang ke depannya akan terus mengalami kenaikan seiring dengan rencana penerapan BHP di Untad pada tahun 2012.[19] Belum lagi, upaya-upaya komersil lainnya, seperti pembukaan kelas-kelas non reguler pada beberapa jurusan. Kampus Untad juga menjadi semakin tidak demokratis kebijakan-kebijakan; pemberlakuan DO, pelarangan organisasi-organisasi ekstra (LMND, FMN, dan HMI-MPO) yang melawan, hingga pemilihan BEM tanpa mekanisme Pemilu yang sudah berlangsung selama 3 tahun terakhir.
Ø Infrastruktur pendidikan masih sangat minim, masih banyak sekolah-sekolah yang rusak, terutama bagi sekolah-sekolah yang berada di pelosok-pelosok kabupaten. Terlihat pada; para siswa SMPN 2 Dolo yang terpaksa sekolah siang akibat kekurangan ruang kelas, siswa SD Rarampadende yang belajar bergantian karena hanya memiliki 3 kelas.
Ø Selalu, yang paling menderita adalah kaum perempuan. Budaya patriaki masih sangat kental di masyarakat, terutama di pedesaan yang jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Menurut KPPA, selama tahun 2008 ada 98 kasus KDRT yang terungkap. Perempuan yang bekerja sebagai buruh, sering mengalami pemotongan upah, tidak menerima jamsostek, dan tidak mendapatkan cuti haid. Di daerah-daerah konflik, perempuan harus menanggung beban bertumpuk-tumpuk; domestifikasi, penindasan modal (tanahnya dirampas) dan jika suami mereka ditangkap aparat karena melawan, maka perempuan harus menjadi pencari nafkah utama untuk keluarga.
Perlawanan Rakyat yang terus Bertumbuh
Ø Kenyataan sosial Sulawesi Tengah yang memiliki keragaman SARA yang sangat tinggi yang berpotensi membuat konflik kelas bertransformasi menjadi konflik agama dan suku. Padahal sebenarnya, konflik dipelihara untuk menghilangkan resistensi masyarakat terhadap modal yang masuk dan juga sebagai alasan pembangunan markas-markas militer mengikuti investasi. Konflik horisontal (agama, suku, tapal batas, tawuran antar kampung) mengaburkan pertentangan-pertentangan kelas.
Ø Meskipun demikian, keterdesakan rakyat oleh kondisi penghisapan, penyingkiran dan diabaikannya hak-hak rakyat oleh negara telah menciptakan suatu atmosfer ketidakpercayaan rakyat bahkan perlawanan di mana-mana, meski masih dalam bentuk kasuistik, perjuangan ekonomis, spontan dan terfragmentasi.
Ø Angka Golput juga tergolong cukup tinggi, berkisar 20-30 % pada setiap pilkada.
Ø Ketidakpuasan rakyat terhadap kekuasaan yang korup dan berpihak kepada modal asing sebagian besar masih diwadahi oleh kelompok-kelompok LSM, terutama di bagian Sulawesi Timur, LSM tumbuh subur. Aksi perlawanan mulai terlihat menjadi gerakan yang di dalam kesadaran rakyat sebagai jalan satu-satunya untuk memenangkan tuntutan, walau banyak yang masih takut-takut.
Ø Di pusat kekuasaan, isu-isu yang berkembang adalah isu berantas korupsi seperti pada gerakan KUAK yang melakukan aksi pada tanggal 9 Desember dan 28 Januari menempatkan isu anti korupsi sebagai isu utama. Gerakan ini mendapatkan dukungan dari LSM, organisasi-organisasi mahasiswa ekstra kampus dan beberapa BEM. Bem Untad sendiri (kampus paling besar) masih sangat elitis dengan melakukan aksi sendiri.
Ø FPRM memberikan arah perjuangan yang lebih maju dengan prinsip politik anti kooptasi dan anti kooperasi untuk membangun gerakan rakyat mandiri. Namun, gerakan ini masih kecil, namun berpotensi membesar karena mengambil garis politik yang tepat di tengah ketidakpercayaan massa dengan elit-elit politik.
Ø Aksi spontan mulai diperlihatkan oleh rakyat; protes tuntut kenaikan upah di Palu Utara, mendatangi rumah pejabat yang dianggap bertanggung jawab atas pemadaman listrik, aksi-aksi penuntasan kasus korupsi, pengrusakan PLN Tentena dsb. Berikut rangkuman perlawanan massa selama 2009.
Bulan/ Tanggal | Aksi | Isu/Tuntutan | Keterangan |
2009 Januari | |||
7 | Demo FPI di Poso. (Mercusuar 07/01) | Mengutuk agresi Israel ke Palestina. | - |
20 | Aksi ratusan warga Poso yang mendatangi PLN. (Mercusuar, 21/01) | Tolak Pemadaman Listrik | |
23 | Aksi Forum Komunikasi Badan Eksekutif Mahasiswa (FORKOM). (Mercusuar, 24/01) | Tolak UU BHP | Keanggotaan Forkom kurang lebih 22 lembaga perguruan tinggi di kota Palu. |
23 | Aksi tanda tangan Bem Pertanian Untad di Kampus. (Mercusuar, 24/01) | Tolak UU BHP | Sengaja dilakukan di kampus untuk mengkampanyekan bahwa masih ada mahasiswa yang menolak UU BHP. Karena Bem Untad (Bemut) gencar berkampanye menerima UU BHP, termasuk juga Majelis Mahasiswa Untad yang diketuai Azwar, menerima UU BHP. |
28 | Aksi Komite Aksi Mahasiswa Peduli Pendidikan Rakyat (KAMPAK) di Palu yang mendatangi DPRD. (Mercusuar, 29/01) | Tolak UU BHP. | Massa aksi melakukan pembakaran jaket almamater biru (Untad) dan kuning (stisipol) sebagai simbol matinya gerakan mahasiswa. Aksi ini berbuntut panjang yang menuai tuntutan dari pihak rektorat Untad, 13 mahasiswa disidang karena kasus tersebut. Mereka dikenai sanksi skorsing, hingga di-DO. |
29 | Aksi rooling kampus Untad oleh Bemut. (Garda Sulteng, 30/01) | Mengutuk tindakan pembakaran almamater. | Bemut berupaya mem-black propaganda terhadap gerakan mahasiswa (KAMPAK) yang sebelumnya aksi menolak UU BHP dengan membakar almamater. |
Februari | |||
11 | Aksi Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) di Morowali. (Mercusuar, 12/02) | Ganti Rugi Tanah di areal blok Bahudopi | Kesepakatan ganti rugi itu sudah sejak tanggal 9 September saat pertemuan masyarakat dan pihak dari PT Inco di Bahudopi. Tertuang dalam surat No 150.01/OPJ/1/2009. |
13 | Demo sopir angkutan umum di Morowali. (Garda Sulteng, 14/02) | · Menuntut agar angkutan umum asal Sulawesi Selatan dengan kode nomor polisi DD ditertibkan. · Bubarkan Organda. · Tindak tegas Pungli yang dilakukan oleh Dishub. | Banyak angkutan umum Sulsel yang juga ikut melayani rute Bungku-Kolonedale sehingga mengurangi pendapatan sopir angkutan umum di Bungku. Organda dinilai menutup mata akan persoalan itu. Juga, adanya pungli oleh Dishub yang memungut retribusi sebesar Rp1.000,- padahal yang tertera di karcis Rp600,-. |
17 | Aksi Solidaritas Rakyat untuk Petani Agro Estate. Yang mendatangi kantor Gubernur. (Mercusuar, 18/02) | Tolak penggusuran yang dilakukan oleh PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS). | Tanah petani yang digusur seluas 50 ha. Pada tahun 1999, PT KLS menyerahkan tanah kepada petani agro estate sebagai bentuk tanggung jawab PT KLS yang menjadi pelaksana program transmigrasi swakarsa mandiri (SKM). Namun, sebagian petani tidak memperoleh sertifikat karena terkendala di administrasi BPN Banggai. Akhirnya, lahan tersebut digusur dengan alasan akan dimanfaatkan untuk kepentingan lain. |
19 | Demo Serikat Pemuda Perjuangan Rakyat Parigi Moutong (SPPR) yang mendatangi kantor DPRD Parimo. (Garda Sulteng 20/02) | Tolak Pemadaman Listrik. | Terjadi pemadaman listrik bergilir yang hampir setiap hari. |
19 | Aksi Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Sulteng (Mercusuar, 20/02) | Menuntut penyelesaian kasus korupsi DAK Pendidikan. | Aksi ini berakhir ricuh, karena aparat dari Polresta Palu melakukan pengejaran terhadap massa aksi saat berada di taman Gor. Akibatnya 3 orang luka-luka. Gerakan sempat membesar, bahkan bisa memobilisasi banyak mahasiswa dari Bem se- kota Palu, organisasi ekstra kampus bahkan anak-anak sekolah. Tapi, tiba-tiba saja menghilang, tak berlanjut. |
Maret | |||
04 | Aksi Persatuan Pelajar Mahasiswa Buol (PPMIB) Palu ke Polda Sulteng. (Mercusuar, 04/03) | Usut kasus dugaan kepemilikan alat berat dan skandal alih fungsi hutan sekitar 1000 ha yang melibatkan Bupati Buol, Amran Batalipu. | - |
12 | Aksi ratusan massa Solidaritas Rakyat Korban Taman Nasional (SORAKTAN) yang mendatangi kantor Balai Taman Nasional Lore Lindu. (Poros edisi II, 16-21/03) | · Hentikan Teror, intimidasi serta penangkapan terhadap petani Watumaeta maupun masyarakat petani yang sedang melakukan aktivitas kelangsungan hidupnya. · Kedaulatan hak atas tanah petani. · Hentikan kriminalisasi terhadap petani Watumaeta. · Bebaskan petani Watumaeta dan Lindu dari berbagai tuntutan hukum yang merugikan petani. · Landreform. | |
April | |||
5 | Vergaderring PPRM di Taman Gor, Palu. | · Tolak Pemilu 2009. · Bangun gerakan rakyat non kooptasi dan non kooperasi. · dst | |
28 | Aksi Warga Sionyong yang menghadang mobil-mobil PT Asean Jaya Mandiri Perkasa (AJMP). (Poros V, 13-18/04) | · Menolak aktivitas pengambilan material di sungai. | Aksi ini diwarnai dengan penembakan yang membuat 2 orang warga cedera karena massa tidak mau dibubarkan oleh polisi. Aktivitas PT AJMP telah menyebabkan banjir yang mengancam pemukiman warga. Kasus ini mendapatkan reaksi kecaman dari Walhi dan LPS-HAM. |
Mei | |||
1 | Aksi Aliansi Rakyat Menggugat. (Poros, Mei) | · Tolak Capres antek neolib. · Pemilu harus diulang. · Naikkan Upah Buruh · dst | |
2 | AKsi FMN memperingati Hardiknas. (Poros, Mei) | · Cabut UU BHP. · Anggaran pendidikan 20 %. · Naikkan gaji guru dan dosen. | |
4 | Aksi ratusan guru yang mendatangi kantor Bupati Donggala. (Mercusuar, 05/05) | · Menuntut pembayaran gaji. · Realisasikan kenaikan gaji 15%. · Bersihkan oknum Disdikjar Donggala yang bermental proyek dan tidak memiliki kompetensi. | |
10 | Aksi Solidaritas Rakyat Anti Kekerasan (SORAK) Sulteng yang mendatangi Polda. (Garda Sulteng, 11/05) | Solidaritas untuk Forum Keadilan Kelautan dan Perikanan (FKKP) Sulut (di dalamnya tergabung Walhi) yang direpresif oleh aparat polisi. | - |
10 | Aksi ribuan guru yang tergabung dalam Forum Guru Donggala-Sigi ke Kantor Bupati. | · Menuntut pembayaran gaji yang belum dibayarkan selama 4 bulan. · Realisasi kenaikan gaji sebesar 15 %. · Bayar gaji 13. | - |
14 | Aksi tutup mulut yang oleh wartawan di depan kantor Bank Indonesia (Mercusuar, 15/05) | Menuntut agar oknum satpam di BI Pusat yang melakukan penganiayaan terhadap wartawan, ditindak tegas. | Aksi ini dimotori oleh Aliansi Jurnalis Independen. |
Juni | |||
2 | Aksi protes guru honor di Poso yang mendatangi Kantor Dikjar. (Garda Sulteng, 03/06) | Menuntut pembayaran gaji yang selama 6 belum belum dibayar. | Jumlah keseluruhan guru honor/kontrak yang belum dibayar gajinya adalah 417 orang yang membutuhkan dana Rp879.600.000. sementara ketersediaan kas Dikjar hanya Rp 93.450.000 juta. |
11 | Aksi Persatuan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia Bungku (P3MIB) ke kantor Kejati Sulteng. (Mercusuar, 12/06) | Usut tuntas kasus korupsi Morowali | Adanya kasus korupsi dana penyertaan sebesar Rp 4 M, yang di dalamnya terdapat pembelian kapal fiber glass. |
Juli | |||
Agustus | |||
31 | Aksi Aliansi Masyarakat Anti Pemadaman Listrik (AMPEL) Sulteng ke Walikota dan PLN. (Media ALkhairaat, 01/09) | · Stop Pemadaman Listrik di Kota Palu dan Seluruh Wilayah di Indonesia · Meminta tanggung jawab Pemerintah Kota Palu dalam menangani krisis listrik di Kota Palu. · Boikot Pembayaran Listrik · Ganti pimpinan PLN · Tolak Kenaikan Tarif Dasar Listrik · Tolak Privatisasi PLN · Tolak RUU Kelistrikan · Listrik Murah dan Berkualitas untuk Rakyat | |
September | |||
Oktober | |||
29 | Aksi puluhan warga Lampasio, Tolitoli yang mendatangi gedung DPRD. (Nuansa Pos, 29/10) | Menuntut pembangunan jalan poros lampasio-air terang yang sudah rusak parah. | - |
November | |||
16 | Aksi puluhan sopir angkutan pedesaan asal kecamatan Ampibabo dan kecamatan Siniu yang mendatangi kantor DPRD Parigimoutong. | · Tolak Surat Edaran Bupati tentang tarif angkut. · Naikkan tarif angkut menjadi 5 ribu. · Menuntut agar diperbolehkan melakukan bongkar muat penumpang langsung di terminal pasar inpres pariggi. | - |
Desember | |||
9 | Aksi KUAK | · Tuntaskan kasus Bank Century. · DUkung KPK untuk memberantas kasus korupsi. | |
9 | Aksi Front Politik Rakyat Miskin (FPRM) Sulteng | · | |
9 | Aksi BEM Untad | · Lawan Korupsi. | |
10 | Aksi Front Politik Rakyat Miskin (FPRM) Sulteng | · | |
10 | Aksi ratusan massa Aliansi Rakyat untuk Keadilan (ARK) di Poso. (Mercusuar, 11/12) | · Tolak kriminalisasi terhadap rakyat. · Tolak investasi yang menyengsarakan rakyat. · Tolak pembangunan SUTET milik PT Poso Energy yang melewati areal pemukiman warga di Desa Peura Kec. Pamona Utara. | Bertepatan dengan Hari HAM Internasional. |
2010 Januari | |||
Aksi pendudukan lahan dan penebangan kelapa sawit milik PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS) oleh ratusan warga dari empat desa di kecamatan Toili, Banggai. (Mercusuar, 06/01) | Protes atas sikap perusahaan yang telah merampas lahan milik warga. | Para petani bersenjatakan diri dengan parang, tombak, ketapel dan senjata tajam lainnya. Mereka menebangi sawit dan berhadapan dengan preman perusahaan. Selama ini, para petani didampingi oleh Walhi, SPHP, KPKPST, LBH dan PBHR. |
Nanti kau kujahit.
Februari 2010
[1] Perjalanan Dinas ‘Primadona’ Belanja APBD Sulteng, Mercusuar edisi 22 Desember 2009.
[3] Sebagai contoh, Parigimoutong yang pernah meminjam uang kepada IFAD sebesar 58 M pada tahun 2006 (Parigata, Juni-Juli 2006).
[4] APBD Sulteng 2010 Defisit Rp59 milyar, Berita daerah online 14 Desember 2009.
[5] Pengalihan ADD: SKPD Bantah Defisit Gaji, Mercusuar 27 Januari 2010.
[6] APBD Parmout Defisit, Salah Siapa?, Mercusuar 12 Januari 2010.
[7] Fenomena defisit APBD yang juga melanda kabupaten lainnya, misalnya Tolitoli defisit Rp 40,3 M, menunjukkan bahwa desentralisasi utang membebani APBD. Salah satu penyebab defisit APBD Parmout adalah karena membayar hutang dari Bank Dunia sebesar Rp28 M. Yang akhirnya untuk menutupi defisit, selain merampok ADD, Pemkab melakukan pinjaman lagi kepada salah satu Bank Pemerintah sebesar Rp16,8 M (gali lubang, tutup lubang). Belum lagi kalau dihitung-hitung dengan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dalam bentuk PNPM, BLT dsb yang menggunakan dana pinjaman dari Bank Dunia yang harus dibayar oleh daerah.
[8] 10 Blok Migas Sulteng Dijajakan, Mercusuar edisi 18 April 2009.
[9] Exxon Mobil Oil Dinilai Rugikan Nelayan Donggala, Media Alkhairaat Online edisi 02 Mei 2009.
[10] Asriwati, Konsentrasi Penguasaan Tanah dan Konflik Agraria di Sulawesi Tengah, Problem Mendesak yang Menuntut Penyelesaian, 2009.
[11] Poros, edisi II/23-28 Maret 2009
[12] Pengangguran Sulteng 65 Ribu, Mercusuar edisi Kamis, 12 Maret 2009. Pengangguran yang dimaksud adalah orang yang benar-benar tidak bekerja. Mereka yang bekerja di bawah 7 jam dikategorikan sebagai setengah pengangguran. Pengangguran seringkali diklaim oleh pemerintah berkurang karena terserap ke sektor informal. Semakin membuktikkan adanya kehancuran industri secara nasional.
[13] Data BPS 2007. Dengan menggunakan standarisasi pendapatan dari BPS yang hanya 1 Dollar, dapat dipastikan bahwa jumlah orang miskin sebenarnya jauh lebih banyak daripada yang ditunjukkan dalam angka.
[14] Jamkesda BelumMenjangkau Seluruh Warga Miskin, Mercusuar 27 Januari 2010.
[15] Misalnya saja harga beras yang bisa mencapai Rp7.000-Rp8.000/kg, sehingga tidak jarang masyarakat yang tergolong sangat miskin harus mengkonsumsi singkong atau pisang sebagai pengganti beras.
[16] Dana-dana bantuan banyak yang disunat (pungli), bahkan bantuan-bantuan tunai tersebut tidak sedikit yang dibelanjakan pemerintah desa untuk membangun infrastruktur desa. Seperti yang pernah terjadi di Ogoamas Donggala dimana kepala desa menyunat BLT dengan kisaran jumlah Rp 25 ribu – Rp 75 ribu.
[17] Hasil investigasi Ampel pada tanggal 17 November 2009 ke areal industri Palu Utara.
[18] Misalnya, Ferdy, seorang buruh di PT Grand Agro Pantoloa yang mengalami kecelakaan kerja pada tanggal 19 Desember 2009 lalu yang menyebabkan mata kanannya buta, sampai hari ini belum mendapatkan santunan dari perusahaan.
[19] Jelang BHP, Untad Tunggu Acuan. Poros, Edisi 23-28 Maret 2009.
Komentar
Posting Komentar