Langsung ke konten utama

Fak Sulteng Perjuangkan “Ganti Rezim, Ganti Sistem”


Langit mendung dan jalanan basah tidak menghalangi langkah demonstran untuk menggelar aksi 10 Desember, peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Pun aksi Forum Rakyat Anti Kekerasan (FAK) Sulteng harus dimulai jam 12 siang, menunggu reda hujan yang telah turun sejak pagi.

Arak-arakan ratusan massa FAK bermula dari Taman Gor Palu menempuh rute jalan Mawar, Hasanuddin, Sudirman hingga berakhir di Gedung DPRD Sulteng, jalan Samratulangi. Sepanjang jalan, aksi yang dikorlapi oleh Endang Herdianti, yang juga adalah Direktur Solidaritas Perempuan ini, meneriakkan slogan “Ganti Rezim, Ganti Sistem!”.

Endang menilai berbagai kasus berdarah dan kriminalisasi berbasis perluasan ekonomi kapital di Sulawesi Tengah kian meningkat. Mobilisasi aparat keamanan baik kepolisian maupun TNI masih menjadi langkah yang ampuh untuk membungkam perjuangan rakyat atas keadilan sumber-sumber produksi. Rangkaian kasus kekerasan di Sulteng itu di antaranya kasus kriminalisasi aktivis Forum Rakyat Advokasi Sawit (FRAS), Eva Bande, berhadapan dengan perkebunan sawit PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS); pemenjaraan 28 petani Morowali setelah aksi menuntut dan merusak fasilitas PT Bintang Delapan Mineral (BDM), dan; kasus penembakan dalam aksi warga Kolo Bawah ke Medco di Tiaka, Morowali.

FAK Sulteng menyoal kasus Tiaka yang diselesaikan oleh pemerintan dengan cara yang tidak adil. Bahkan, tidak ada satupun aparat polisi yang mendapatkan sanksi setelah menembak hingga tewas dua warga Tiaka. Bagi polisi, kematian warga hanya kesalahan prosedur semata, bukan pelanggaran HAM. Rakyat Kolo Bawah yang pada akhir Agustus 2010 lalu menuntut tanggung jawab Medco yang telah merusak lingkungan hidup mereka, justru dianggap kriminal. Salah satu demonstran, Andri M. Sondeng, masih terbaring di rumah sakit akibat luka tembak di dada, dan sedang dalam proses hukum dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.

Kasus kekerasan dinilai akan semakin meluas sejalan dengan perluasan investasi di Indonesia. Perpres No 32 yang dikeluarkan tanggal 20 Mei 2011 melegalkan Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dimana Sulteng direncanakan sebagai kawasan investasi nikel terbesar di Indonesia. Sistem kapitalisme yang memperluas kapital demi kepentingan korporasi dianggap sebagai biang kerok berbagai kasus kekerasan.

Duduki DPRD
Di depan DPRD, massa FAK bertemu dengan massa Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang juga aksi pada hari itu untuk menuntut realisasi pasal 33 kepada negara. Ketua PRD, Taufik, mengatakan bahwa neoliberalisme harus ditolak, dan pasal 33 harus ditegakkan dalam pembangunan ekonomi. “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Bukan dikuasai oleh negara, untuk kepentingan perusahaan,” tegas Taufik.

FAK dan PRD melakukan aksi bersama dengan menduduki gedung DPRD Sulteng. Sebagian massa membubarkan diri untuk pulang menyiapkan aksi yang lebih besar lagi hari Senin. Sementara, sebagian massa bertahan di gedung DPRD. Massa yang bertahan, menggelar tikar dan membuat forum bersama di halaman gedung DPRD. Sejumlah baliho dan bendera dipasang di gedung DPRD sebagai simbol pendudukan. Upaya pendudukan ini sempat beberapa kali berusaha dihalangi oleh anggota DPRD, namun massa tidak mau bubar.

Minggu malam, massa FAK-PRD menggelar doa bersama untuk Sondang Hutagalung. Ia adalah seorang Sahabat Munir Jakarta yang tewas bakar diri di depan istana negara. Sondang yang juga mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) ini meninggal pada 10 Desember di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta.  Semasa hidup, ia dikenal sebagai ketua Himpunan Aksi Mahasiswa Marhaenis Untuk Rakyat Indonesia (Hammurabi Justice) yang aktif memperjuangkan HAM dengan melakukan aksi kamisan bersama Kontras di depan Istana Negara setiap minggu.

Pada hari akhir pendudukan, Senin, ratusan massa FAK-PRD menggelar mimbar di depan gedung DPRD sampai dengan tengah hari. Kini, FAK Sulteng telah berganti nama menjadi Front Penyelamat Kedaulatan Rakyat (FPKR) dan terus berkomitmen memperjuangkan “ganti rezim, ganti sistem”.


Palu, Arsip 2011
Ditulis untuk Majalah Silo Edisi 44, Yayasan Merah Putih Palu, dimuat kembali di blog ini untuk tujuan pendidikan.


Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KAS Luncurkan “Sutet Adalah Monster Bagi Kami”

Waktu sudah menunjukkan jam satu siang. Telah setengah jam berlalu sejak jadwal acara yang ditetapkan, namun belum nampak tanda-tanda acara akan segera dimulai. Kursi-kursi masih kosong-lompong, menunggu diisi. Penantian ini tidak sia-sia, nyaris setengah jam kemudian, tamu-tamu berdatangan. Di antara mereka saling mengenal satu sama lain, kentara dari wajah mereka sumringah sembari berjabat tangan. Setelah masing-masing mengambil tempat duduk, mengalir cerita tak putus-putusnya. Bukan cerita biasa, tapi perkara sosial pelik yang butuh pemecahan.
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Hatam Jatam: Pertambangan Harus Dihentikan!

Biasanya pantai yang juga menjadi salah satu tempat melepas penat warga kota ini marak dijajaki penjual buah dan warung kecil. Apalagi pada hari Minggu, bisa dipastikan taman di tepi pantai Talise ramai dikunjungi oleh warga dengan beragam keperluan. Ada yang hanya sekadar ngobrol, memotret, bersepatu roda, makan dan minum, jogging hingga jadi tempat berkumpul komunitas sepeda motor. Ada yang berbeda di Pantai Talise. Minggu, 29 Mei, keluar dari kebiasaan hedonis, kehendak perubahan didengungkan oleh Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng yang melakukan mimbar bebas di Talise. Pukul 16.00 Wita, puluhan massa berkumpul mengelilingi monumen Patung Kuda, membentangkan spanduk dan melakukan orasi via soundsystem. Korlap Aksi, Syarifah, berorasi bahwa hari itu adalah Hari Anti Tambang (Hatam) yang menyerukan penghentian seluruh operasi maupun rencana industri pertambangan. Menurut Jatam Nasional dalam website resminya (www.jatam.org), Hatam adalah mandat dari Pertemuan Nasional Jatam...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Belajar dari Organisasi Perjuangan Perempuan Dongi-Dongi

Empat hari berselang Hari Kartini, tepatnya 25 April adalah suatu momentum penting bagi Oppando. Organisasi Perjuangan Perempuan Dongi-Dongi ini melaksanakan Konferensi 1 yang dihadiri oleh 25 perempuan Dongi-Dongi dan belasan peserta peninjau. Oppando sudah berdiri setidaknya setahun belakangan. Jauh sebelum itu, keterlibatan kaum perempuan Dongi-Dongi dalam perjuangan mempertahankan lahan mereka telah ada sejak tahun 2001. Pelaksanaan konferensi I tahun ini merupakan tonggak sejarah dalam mempermantap perjuangan perempuan di Dongi-Dongi.
Posting Komentar
Baca selengkapnya